Tadi siang saya baru menyadari bahwa ternyata sidang paripurna yang membahas RUU Pemerintahan daerah telah digelar. RUU yang kemudian menimbulkan pro dan kontra karena salah satu pasalnya adalah mengembalikan mekanisme pemilihan kepada daerah melali DPRD. Saya gatal menanyakan kepada orang – orang disekitar saya mana yang lebih baik pilkada langsung atau tak langsung. Jawabannya hampir sama, bahwa Pemilihan langsung oleh rakyat, menurut mereka adalah yang terbaik. Lalu apa alasannya? Sebagian besar mereka menjawab bahwa anggota DPRD yang konon menjadi wakil rakyat di daerah tidak bisa dipercaya mengemban tugas rakyat memilih kepala daerah sehingga dikhawatirkan hanya kalangan elit yang bisa menjadi kepala daerah.
Nah, saya lanjutkan pertanyaan saya lagi. “Lha sampeyan ikut nyoblos di pemilu?”. Seratus persen mereka menjawab kompak “ikut”. “Nah begini”, kata saya, “Jika sampeyan ikut milih wakil sampeyan di DPR/DPRD trus kenapa kok sampeyan gak percaya kalo mereka bakal mewakili kalian? Itu ibarat kalian milih imam sholat tapi kemudian gak jadi makmum, atau nikah sama perempuan, tapi gak percaya kalo perempuan itu bakal menjalankan kewajibannya sebagai istri”. Mereka semua terdiam. Saya melanjutkan “Lha kalo memang benar hipotesis bahwa DPR/DPRD adalah wakil rakyat, maka logikanya adalah apa yang dipilih para wakil rakyat pasti sama dong dengan yang dipilih rakyat, lalu buat apa pemilihan langsung?”
“Lha, tapi kan banyak mereka yang lebih mementingkan partainya, bukan membawa suara rakyat”, sanggah salah seorang dari mereka. “Lho! Jika kalian gak percaya bahwa anggota parlemen adalah wakil rakyat, berarti otomatis pemilu gak mendapat legitimasi rakyat dong? Alias nggak sah? Lagian kalo, memang benar mereka mementingkan partai, sehingga tidak bisa dipercaya memilih kepala daerah yang baik, kenapa sampeyan percayai mereka untuk bikin perda, APBD, bahkan UU. Lha mbok sekalian aja semua – semua pake referendum, gak usah ada DPR-DPR-an. Apa guna kepala daerah, jika semua perda, dan APBD yang dibuat ditolak oleh DPRD?”
“Jadi gimana dong!”, mereka mulai ragu – ragu. Saya lanjutkan argumentasi saya, “Begini, kita semua ini dibodohi, asal muasal adanya pemilihan langsung adalah karena banyak anggota parlemen yang tidak mewakili rakyat, sehingga kemudian timbul aspirasi memilih langsung. Nah, kalo penyebabnya itu, kenapa bukan DPRD-nya yang diperbaiki? kenapa bukan partai-partainya yang dibenerin? bukankah selama ini, demokrasi juga gagal karena partai – partai itu ibarat saluran buntu yang tidak sanggup lagi mengalirkan aspirasi rakyat? Kita semua dibodohi, dengan dikotomi langsung – atau tidak langsung, padahal keduanya sama saja. Kita sengaja dipecah, dengan perbedaan – perbedaan sepele agar kita tidak melihat apa yang menjadi root cause ini semua kan? “
“Jika kalian mau demokrasi yang konsisten, dan sesuai dengan Dasar negara kita, ya silahkan baca sila ke empat Pancasila
“kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.
Perhatikan kata permusyawaratan dan perwakilan. Bahwa demokrasi ala indonesia itu berdasarkan atas asas musyawarah yang dihadiri oleh perwakilan – perwakilan. Dan yang namanya musyawarah pasti asasnya adalah mufakat, bukan voting. Jika ada satu orang saja yang menolak keputusan musyawarah maka asas mufakat tidak tercapai dan bukan musyawarah namanya. Dan demokrasi jenis ini hanya bisa dilaksanakan jika didasari hikmah dan kebijaksanaan dengan perwakilan – perwakilan yang mementingkan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongannya”
“Jadi kalau mau rame, yang kudunya dibahas dan dimasalahkan itu UU Pemilu, dimana harusnya ada semacam fit and proper test bagi seluruh bakal calon legislatif. Mereka semua diperiksa ya dari asal hartanya, dari track recordnya, dan lain – lainnya. Sehingga kemudian bisa didapatkan anggota parlemen yang layak dan bisa mewakili rakyat. “
“harusnya sih“
