Malam itu usai kerusuhan, dua jasad yang ditemukan di sekitar Terminal Peti Kemas Pelindo IV diketahui sebagai personel Satpol PP DKI Jakarta bernama Soepono (40) dan Tajuddin (25)   ditemukan dengan kondisi tubuh mengenaskan dipenuhi puluhan luka bacok dan lemparan batu. Seragam dinas satpol PP juga masih melekat di tubuh mereka. Tubuh kedua pria tersebut dibiarkan tergeletak selama hampir empat jam. Tak ada warga yang mau mengevakuasi jenazah hingga menjelang malam.

Mereka adalah korban jiwa buntut dari kerusuhan priok 4 april 2010. Insiden dipicu ketika ribuan personel satpol PP unjuk kekuatan dengan peralatan lengkap. Seperti pada penertiban sebelumnya, petugas satpol PP tampil dengan peralatan lengkap seperti pentungan, tameng antihuru hara, dan helm pengaman.  Sedianya mereka melakukan eksekusi atas lahan sengketa antara warga dengan PT Pelindo II yang mengkliam sebagai pemilik lahan. Beredar isu, kawasan makam Mbah Priok juga akan dieksekusi. Sempat terjadi negosiasi antara massa dengan petugas satpol PP. Namun kedua pihak tiba-tiba terlibat bentrok fisik dan perang batu di kawasan tersebut.  Massa kemudian mundur ke dalam kawasan makam. Melihat jumlah massa yang terbilang kecil, petugas satpol PP mengejar hingga ke dalam.  Namun dugaan tersebut meleset. Ribuan warga yang sudah dipersenjatai dengan berbagai jenis senjata tajam seperti samurai, golok, dan besi runcing sudah “mengepung” area makam.  Petugas satpol PP yang sadar terjebak berusaha melarikan dari kawasan tersebut. Namun nahas belasan dari mereka sudah dikepung warga dan menjadi bulan-bulanan sehingga mengalami luka parah. setidaknya itulah kutipan dari tribun timur

Terlepas apa masalahnya dan apa yang  memicu, saya hanya melihat bahwa mereka yang meninggal ini  hanyalah eksekutor dalam melaksanakan suatu keputusan yang diambil oleh atasan mereka. Baginya perintah komandan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Tidak peduli kebijakan tersebut membahayakan dirinya atau tidak. Mereka tidaklah  lebih sekedar pion – pion di papan catur Negara ini, mereka  tidak mungkin mundur apalagi kabur.

Lagi – lagi  orang – orang kecil seperti ini ,yang bergaji tidak seberapa – yang harus menjadi korban dari kebijakan para pemimpin mereka.  Sudah berapa banyak dan harus berapa banyak lagi ita melihat ini semua. Lalu apa yang dilakukan para pejabat level atas menanggapi hal tersebut?

“Kami meminta maaf kepada masyarakat,” ujarnya, Rabu (14/4).

Begitulah Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto meminta maaf atas insiden tersebut. Menurut Suara Merdeka Cyber News,

Prijanto menegaskan, sejak pukul 15.00 WIB segala kegiatan aparat keamanan sudah dihentikan.

“Mengapa kemudian aparat masih ada di lapangan semata-mata karena mereka tidak bisa keluar,” tegasnya dengan nada tinggi.

Wagub menjelaskan, pihaknya tidak bermaksud menggusur makam Habib Mbah Priok. Pemerintah hanya akan menggusur bangunan di belakang kompleks makam seluas 300 meter persegi yang berdiri di atas lahan milik PT Pelindo.

“Bekas makam itu akan direnovasi. Ini pun sudah dibicarakan dengan ahli waris dan keluarga,” tukasnya.

Jika memang yang dikatakan Pak Wagub benar, lalu apa yang menyebabkan kerusuhan tersebut terjadi ? Sungguh tidaklah masuk akal, jika memang benar penertiban tersebut telah  dibicarakan oleh para ahli waris, maka tidak mungkin ada kerusuhan semacam ini. Disini terdapat kontrakdiksi antara yang disebutkan dengan (informasi) yang masyarakat terima, ya wajar saja jika warga marah, Warga tidak akan merasa dizholimi hingga semarah ini.  Lalu ujung – ujungnya yang harus mati adalah rakyat kecil juga, entah itu petugas satpol pp ataupun warga.

Lain lagi  terjadi di level kementrian. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berencana meninjau kembali fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). menurutnya seperti di kutip Tempo

Dia menegaskan, berdasarkan undang-undang, tugas Satpol PP adalah menjaga ketertiban dan ketenteraman serta melaksanakan peraturan dan keputusan kepala daerah. “Kami akan melihat tugas dan fungsi Satpol PP sesuai dengan Undang-Undang No. 32 (itu),” kata dia di Jakarta kemarin.

Apa yang dilakukan Mendagri menurut saya bukan pada tempatnya, karena sebenarnya bukanlah itu masalahnya. Kenapa sebuah institusi harus dipersalahkan? Kita tidak bisa langsung menyalahkan dan tiba – tiba mengajukan wacana evaluasi fungsi satpol pp.  Satpol pp hanyalah sebuah alat yang digunakan oleh pemerintah daerah. Yang seharusnya dilakukan adalah mencari  siapa yang bertanggung jawab atas kerusuhuan ini. Karena yang terjadi adalah orang kecil  yang meninggal dalam kejadian ini, entah itu dari Satpol PP ataupun warga.  Bagaimanapun Kepala daerah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) lah yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini. Kenapa Mendagri tidak serta merta memanggil mereka daripada repot – repot memberikan wacana evaluasi keberadaan satpol pp

Kasus ini sebenarnya hanyalah sebuah contoh kecil dimana selalu saja rakyat kecil yang menjadi korban kebijakan para pemimpin mereka. Semoga saja para pemimpin kita diberikan kecerahan hatinya, sehingga mampu melihat apa yang dikatakan rakyat kecil. Ada baiknya  bila kita  dengar  kata seorang bijak

Pemimpin yang dihargai adalah pemimpin yang terbuka terhadap gagasan, peka terhadap harga diri pengikutnya serta bijaksana dalam mengambil keputusan.